PBB: Pakistan Gagal Melindungi Bhutto

Tempo
Tempo - Jumat, 16 April

TEMPO Interaktif, PBB - Pakistan dianggap gagal melindungi mantan perdana menteri Benazir Bhutto. Persatuan Bangsa Bangsa juga menuduh Pakistan tak serius dalam penyelidikan pembunuhan dan "sangat menghambat" penyelidikan PBB.


Bhutto tewas dalam serangan senjata dan bom bunuh diri saat dia melakukan kampanye pemilihan di kota Rawalpindi pada tanggal 27 Desember 2007. Kematiannya hanya seminggu setelah ia kembali ke Pakistan dari delapan tahun di pengasingan.

"Dia meninggal ketika seorang pembom bunuh diri berusia 15 tahun meledakkan bom di dekat kendaraan, tidak ada yang percaya bahwa anak ini bertindak sendirian," dalam laporan 65 halaman oleh komisi penyelidikan PBB. "Komisi bingung oleh upaya otoritas tinggi pemerintah Pakistan yang menghalangi akses ke sumber-sumber militer dan intelijen."

Penyidik PBB percaya bahwa kegagalan untuk memeriksa secara efektif kematian Bhutto adalah "disengaja," kata laporan itu. Bahkan menambahkan penyelidikan mereka "sangat terhambat."

"Pembunuhan Benazir dapat dicegah jika tindakan pengamanan yang memadai telah diambil," kesimpulan dari laporan itu.

Kematian Bhuto tidak dipercaya oleh sebagian militer Pakistan bahwa menjadi korban dari rencana sekutu Jenderal Pervez Musharraf, presiden pada saat itu, yang tidak ingin dia berkuasa.

Laporan ini tidak menyebutkan nama-nama penjahat yang dicurigai. Namun, PBB mendesak Pakistan untuk melakukan penyelidikan yang layak, diikuti penyelidikan sembilan bulan oleh panel tiga-orang yang dipimpin oleh Duta Besar Cile untuk PBB Heraldo Munoz.

Pernyataan itu disampaikan pada hari Kamis (15/4) kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Laporan itu tertunda selama lebih dari dua minggu karena permintaan Presiden Asif Ali Zardari, suami Benazir Bhutto, untuk memungkinkan komisi mendengar bukti dari tiga kepala negara bagian yang tidak diidentifikasi jati dirinya.

Tidak Ada Otopsi dan Tidak Ada Bukti Forensik

Bhutto kembali ke Pakistan --yang merupakan sekutu kunci Amerika Serikat dalam perang melawan al Qaeda dan Taliban-- untuk ikut kontes pemilihan umum di bawah perjanjian pembagian kekuasaan dengan Musharraf dengan campur tangan Washington membantu sebagai brokernya.

Sebelumnya Bhutto selamat dari serangan bom pada kampanye berjam-jam setelah tiba di rumahnya di kota Karachi pada Oktober 2007. Sekitar 140 orang tewas waktu itu.

Setelah pengeboman itu, Bhutto telah berbicara tentang peringatan dari »negara sahabat”, meski dia tidak mengungkapkan detilnya. Laporan PBB mengatakan badan intelijen Pakistan, ISI, memberitahu para penyelidik telah menerima informasi dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengenai ancaman terhadap Bhutto.

PBB juga melaporkan Musharraf sudah menyadari dan melacak banyak ancaman terhadap Bhutto. Tapi pemerintahannya "tidak lebih dari meneruskan ancaman mereka padanya dan untuk pemerintah provinsi dan tidak ada proaktif dalam menetralisir mereka atau memastikan bahwa keamanan yang diberikan sepadan dengan ancaman itu," katanya.

Laporan tersebut dijelaskan banyak kegagalan dalam menyelidiki pembunuhan itu. Polisi distrik Rawalpindi yang bertanggung jawab dalam keamanan di wilayahnya ternyata tidak mengumpulkan atau menyimpan bukti, bahkan mencegah pemeriksaan forensik yang tepat. Kegagalan untuk melakukan otopsi juga membuat mustahil untuk menentukan penyebab pasti kematian.

Tindakan ini disengaja oleh polisi, kata laporan itu. "Pejabat ini, sebagian karena takut keterlibatan badan intelijen, yang tidak yakin tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak sebagai profesional, mereka seharusnya lakukan," katanya.

Mantan pemerintah yang dipimpin oleh sekutu Musharraf menyalahkan pemimpin Taliban Pakistan terakhir dan sekutu al Qaeda Baitullah Mehsud atas pembunuhan Bhutto. Padahal Mehsud telah dilaporkan tewas dalam serangan Amerika Serikat pada Agustus lalu. Tuduhan terhadap Mehsud ini dianggap teori konspirasi Pakistan dalam rangka mengaburkan siapa yang berada di belakang pembunuhan itu.

Kepala PBB mendirikan panel pada bulan Juli 2009 atas permintaan pemerintah koalisi Pakistan, dipimpin oleh Partai Rakyat Pakistan milik Bhutto. Mandat penyidikan selama enam bulan diperpanjang karena besarnya tugas.